laporan buku "Pelarangan Buku di Indonesia : Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi"

laporan buku sebagai tugas akhir mata kuliah PKn menjadi satu sensasi sendiri bagi mahasiswa yang ingin menyusun laporan bukunya dengan hasil yang sebaik-baiknya. laporan buku sebagai tugas akhir biasanya membuat mahasiswa pusing mencari buku yang ingin dijadikan sebagai laporan. semoga laporan buku ini bermanfaat. silahkan download file lengkapnya disini

BAB I

IDENTITAS BUKU

JUDUL BUKU         : Pelarangan Buku di Indonesia : Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi

PENULIS                  : Iwan Awaluddin Yusuf, Wisnu Martha Adiputra,  Masduki, Puji Rianto, dan Saifudin Zuhri

PENERBIT               : PR2Media, Yogyakarta

TAHUN                     : I Bulan September, 2010

JUMLAH BAB         : V BAB

TEBAL                      : V dan 218 Halaman

 

Buku ini Diterbitkan oleh Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) Bekerja sama dengan Friedrich Ebert Stiftung (FES) Yogyakarta, 2010. Buku PELARANGAN BUKU DI INDONESIA :Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi ini ditulis dan diteliti  oleh Iwan Awaluddin Yusuf, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto, dan Saifudin Zuhri. Setelah itu disunting oleh Wendratama. Buku ini dicetak pertama kali pada bulan September tahun 2010. Buku ini ber ISBN : 978-602-97839-0-2. 

BAB II

RINGKASAN BUKU

BAB I PENDAHULUAN

Di pengujung tahun 2009, pelarangan terhadap sejumlah buku kembali terjadi di tanah air. Kelima buku yang dilarang beredar oleh Kejaksaan Agung (Kejakgung) itu adalah (1) Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto karya John Rosa; (2) Suara Gereja bagi Umat Tertindas: Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Socratez Sofyan Yoman; (3) Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965 karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M Dahlan; (4) Enam Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan; dan (5) Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Syahrudin Ahmad. Sebagaimana disampaikan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM Intel), Iskamto, buku­buku tersebut dilarang karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Meskipun demikian, tidak disebutkan secara rinci bagian mana dari kelima buku itu yang mengganggu ketertiban umum dan bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Sebelumnya, pihak Kejakgung juga telah melakukan pelarangan atas beberapa buku pelajaran sejarah kurikulum 2004. Pada 9 Maret 2007, Kejakgung secara resmi melarang penerbitan dan peredaran buku pelajaran sejarah SMP dan SMA kurikulum 2004 yang dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat. Buku sejarah yang dilarang itu antara lain Kronik Sejarah untuk SMP karya Anwar Kurnia, Sejarah I untuk SMA karya TB Purwanto dkk, dan buku­buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA yang mengacu pada kurikulum 2004.

Artikel Terkait